Anti Politik Uang

Pada hari Jumat, 12 Desember 2014 ICW melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait hasil temuan para penyumbang dana kampanye Pemilu Presiden 2014. Diharapkan dengan laporan ini DJP bisa berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan khususnya ketaatan pajak para penyumbang dana kampanye Pemilu. Bahkan lebih jauh ICW juga meminta DJP bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik NPWP maupun SPT para penyumbang dana kampanye dan juga kewajaran laporan keuangan partai politik.

ICW Laporkan Penyumbang Dana Pilpres 2014 ke Ditjen Pajak
Pada hari Jumat, 12 Desember 2014 ICW melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait hasil temuan para penyumbang dana kampanye Pemilu Presiden 2014. Diharapkan dengan laporan ini DJP bisa berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan khususnya ketaatan pajak para penyumbang dana kampanye Pemilu. Bahkan lebih jauh ICW juga meminta DJP bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik NPWP maupun SPT para penyumbang dana kampanye dan juga kewajaran laporan keuangan partai politik.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mendapat respon positif dari berbagai pihak. Meski harus membutuhkan banyak kajian, ide Bawaslu dianggap sebagai terobosan dalam upaya penegakan hukum pidana pemilu.

Bawaslu: Kejahatan Pemilu Bisa Dikategorikan Kejahatan Luar Biasa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mendapat respon positif dari berbagai pihak. Meski harus membutuhkan banyak kajian, ide Bawaslu dianggap sebagai terobosan dalam upaya penegakan hukum pidana pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Ruang Rapat lantai I Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta, Kamis (11/12). Dalam kunjungan itu, ICW menyerahkan sejumlah laporan hasil monitoring yang mereka lakukan terhadap penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

KPU Terima Laporan Dana Kampanye Pilpres 2014 dari ICW
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan Indonesia Corruption Watch (ICW), di Ruang Rapat lantai I Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta, Kamis (11/12). Dalam kunjungan itu, ICW menyerahkan sejumlah laporan hasil monitoring yang mereka lakukan terhadap penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye tentang belanja iklan dan spot iklan selama masa kampanye pilpres 2014. Pasalnya belum ada sanksi tegas terhadap calon kandidat (peserta pemilu) yang telah melanggar.

Penggunaan Dana Kampanye Pilpres Perlu Dievaluasi
Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye tentang belanja iklan dan spot iklan selama masa kampanye pilpres 2014. Pasalnya belum ada sanksi tegas terhadap calon kandidat (peserta pemilu) yang telah melanggar.

Koordinator Indonesia Corrution Indonesia Watch (ICW) bagian Kajian Dana Kampanye Firdaus menyebutkan kegiatan penelusuran (tacking) terkait kewajaran penerimaan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak melakukan pencatatan dana kampanye secara transparan. Pasalnya ditemukannya beberapa penyumbang yang tidak sesuai.

Dana Kampanye Pilpres 2014 Belum Transparan
Koordinator Indonesia Corrution Indonesia Watch (ICW) bagian Kajian Dana Kampanye Firdaus menyebutkan kegiatan penelusuran (tacking) terkait kewajaran penerimaan dana kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 tidak melakukan pencatatan dana kampanye secara transparan. Pasalnya ditemukannya beberapa penyumbang yang tidak sesuai.

Pemilu Presiden 2014 menyimpan sejumlah potensi pelanggaran, walau jumlahnya diperkirakan tak akan sebesar pemilu legislatif. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diminta tetap menindak tegas segala pelanggaran.

Waspadai Politik Uang dalam Pilpres 2014
Pemilu Presiden 2014 menyimpan sejumlah potensi pelanggaran, walau jumlahnya diperkirakan tak akan sebesar pemilu legislatif. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diminta tetap menindak tegas segala pelanggaran.

Bawaslu wajib perioritaskan pengawasan atas keterlibatan Para Menteri dan Kepala Daerah sebagai Tim Sukses Capres/Cawapres

Waspadai Penyalahgunaan Fasilitas dan Jabatan dalam Pemilu Presiden
Bawaslu wajib perioritaskan pengawasan atas keterlibatan Para Menteri dan Kepala Daerah sebagai Tim Sukses Capres/Cawapres

Dokumen

Ringkasan Hasil Monitoring Dana Kampanye Pilpres 2014

Hasil Monitoring Penyumbang Dana Kampanye Pilpres 2014

Laporan Awal Pemantauan Politik Uang dalam Pemilu 2014

Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu

Pengawasan Politik Uang dalam Kampanye

Berita

ICW Laporkan Penyumbang Dana Pilpres 2014 ke Ditjen Pajak

(12/12 18:41) Pada hari Jumat, 12 Desember 2014 ICW melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait hasil temuan para penyumbang dana kampanye Pemilu Presiden 2014. Diharapkan dengan laporan ini DJP bisa berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan khususnya ketaatan pajak para penyumbang dana kampanye Pemilu. Bahkan lebih jauh ICW juga meminta DJP bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik NPWP maupun SPT para penyumbang dana kampanye dan juga kewajaran laporan keuangan partai politik. (baca)

Bawaslu: Kejahatan Pemilu Bisa Dikategorikan Kejahatan Luar Biasa

(11/12 11:24) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mendapat respon positif dari berbagai pihak. Meski harus membutuhkan banyak kajian, ide Bawaslu dianggap sebagai terobosan dalam upaya penegakan hukum pidana pemilu. (baca)

Opini

Politik Uang dalam Pilkada, Boros dan Tak Kreatif

(15/2 04:39) ICW mengungkapkan, indikasi korupsi menjelang pemilihan kepala daerah terjadi karena para calon yang berkompetisi menggunakan money politics untuk memikat masyarakat. (baca)

Politik Uang, Sisi Gelap Demokrasi

(8/10 11:22) Transaksi politik dan transaksi bisnis berkelindan sebagai buah investasi berbagai pihak yang menjadi sponsor hingga terpilihnya seorang kandidat menjadi kepala daerah. Model transaksional ini melahirkan praktik ”pemerintah bayangan” yang berdiri di balik panggung kekuasaan dan menyetir kerja pemerintahan sebenarnya. (baca)

Post by Pemilu Bersih.