Berita

Diskusi ICW dan DJP terkait ketaatan pajak dalam Pemilu
(12/12 18:41) Pada hari Jumat, 12 Desember 2014 ICW melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait hasil temuan para penyumbang dana kampanye Pemilu Presiden 2014. Diharapkan dengan laporan ini DJP bisa berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan khususnya ketaatan pajak para penyumbang dana kampanye Pemilu. Bahkan lebih jauh ICW juga meminta DJP bisa melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik NPWP maupun SPT para penyumbang dana kampanye dan juga kewajaran laporan keuangan partai politik. (baca)
Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan Daniel Zuchron menerima laporan hasi monitoring dari Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan
(11/12 11:24) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mendapat respon positif dari berbagai pihak. Meski harus membutuhkan banyak kajian, ide Bawaslu dianggap sebagai terobosan dalam upaya penegakan hukum pidana pemilu. (baca)

Opini

(15/2 04:39) ICW mengungkapkan, indikasi korupsi menjelang pemilihan kepala daerah terjadi karena para calon yang berkompetisi menggunakan money politics untuk memikat masyarakat. (baca)
(8/10 11:22) Transaksi politik dan transaksi bisnis berkelindan sebagai buah investasi berbagai pihak yang menjadi sponsor hingga terpilihnya seorang kandidat menjadi kepala daerah. Model transaksional ini melahirkan praktik ”pemerintah bayangan” yang berdiri di balik panggung kekuasaan dan menyetir kerja pemerintahan sebenarnya. (baca)